ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan penuntutan perkara ti...
Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam p...
ABSTRAKKetentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi su...
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia, kons...
AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap...
Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan y...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofili...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia tentang pedofilia. Ped...
Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan y...
Pedofilia dikategorikan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang menyangkut tentang pen...
Abstrak—Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum ...
Anak sebagai pelaku di dalam penelitian ini merupakan anak yang telah melakukan perbuatan pidana ber...
Salah satu pidana tindakan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak antara lain adalah pidana keb...
ABSTRAKTesis ini membahas tentang sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan sek...
ABSTRAK Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali m...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan penuntutan perkara ti...
Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam p...
ABSTRAKKetentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi su...
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia, kons...
AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap...
Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan y...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofili...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia tentang pedofilia. Ped...
Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan y...
Pedofilia dikategorikan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang menyangkut tentang pen...
Abstrak—Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum ...
Anak sebagai pelaku di dalam penelitian ini merupakan anak yang telah melakukan perbuatan pidana ber...
Salah satu pidana tindakan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak antara lain adalah pidana keb...
ABSTRAKTesis ini membahas tentang sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan sek...
ABSTRAK Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali m...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan penuntutan perkara ti...
Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam p...
ABSTRAKKetentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi su...