Pada hakekatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, di mana hubungan tersebut harus setara dan seimbang. Posisi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kerja harus bersifat “partnership” dalam segala lini kehidupan yang ada dimasyarakat, baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat domestik, maupun yang bersifat publik, misalnya dalam dunia politik. Dengan data dilapangan keterwakilan perempuan dipusat kekuasaan dan pengambilan keputusan di Indonesia, untuk mengartikulasikan kepentingannya belum menunjukkan keterbukaan politik bagi perempuan. Ini dapat dilihat dari data tahun 2009-2014 menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR-RI) hanya 17,6%. Penelitian ini bertujuan untuk menge...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Penelitain ini bertujuan untuk untuk memahami kompleksitas dinamika di lembaga perwakilan politik di...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Penelitian yang berjudul “Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi ...
AbstrakIndonesia adalah negara demokrasi yang menjamin hak warga negara dalam beraktivitas di dunia ...
Implementasi pelaksanaan pasal 65 UU nomor 12/2003 memberi kesempatan yang terbuka bagi perempuan un...
Penelitain ini bertujuan untuk untuk memahami kompleksitas dinamika di lembaga perwakilan politik di...
AbstrakKeterlibatan perempuan pada salah satu kontestasi politik terutama dalam Pemilu legislatif me...
Semenjak diberlakukanya kebijakan Affirmative Action, perempuan Indonesia berkesempatan untuk terlib...
Skripsi ini bertujuan memberi gambaran dan mengidentifikasi tentang kedudukan, peran, serta partisip...
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang pernah dipimpin oleh Bupati/Walikota Pere...
Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif per...
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang pernah dipimpin oleh Bupati/Walikota Pere...
Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif per...
--Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana peran perempuan dalam lembaga legislative sebaga...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Penelitain ini bertujuan untuk untuk memahami kompleksitas dinamika di lembaga perwakilan politik di...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Penelitian yang berjudul “Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi ...
AbstrakIndonesia adalah negara demokrasi yang menjamin hak warga negara dalam beraktivitas di dunia ...
Implementasi pelaksanaan pasal 65 UU nomor 12/2003 memberi kesempatan yang terbuka bagi perempuan un...
Penelitain ini bertujuan untuk untuk memahami kompleksitas dinamika di lembaga perwakilan politik di...
AbstrakKeterlibatan perempuan pada salah satu kontestasi politik terutama dalam Pemilu legislatif me...
Semenjak diberlakukanya kebijakan Affirmative Action, perempuan Indonesia berkesempatan untuk terlib...
Skripsi ini bertujuan memberi gambaran dan mengidentifikasi tentang kedudukan, peran, serta partisip...
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang pernah dipimpin oleh Bupati/Walikota Pere...
Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif per...
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang pernah dipimpin oleh Bupati/Walikota Pere...
Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif per...
--Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana peran perempuan dalam lembaga legislative sebaga...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Penelitain ini bertujuan untuk untuk memahami kompleksitas dinamika di lembaga perwakilan politik di...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...