ABSTRAKPemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatanrakyat yang diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkanundang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telahdirevisi menjadi Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum,selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifatnasional, tetap dan mandiri. Tanggung jawab KPU secara yuridis formaladalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi apabila dimaknaisecara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jaw...
Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakanbahwa dalam rangka pe...
AbstrakProgram pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan d...
AbstrakMewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparan...
Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatanrakyat yang diselenggarakan dalam pemerin...
Sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaktidaknya bertugas: (a) memb...
AbstrakKegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan m...
Pembiayaan dalam konteks pendidikan adalah pembiayaan guna mendanai pengadaan seluruh unsur serta ke...
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk pengetahui peran sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyar...
Desa yang merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,...
Desa yang merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,...
Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salahsatu satuan kerja perangkat p...
Pembiayaan dalam konteks pendidikan adalah pembiayaan guna mendanai pengadaan seluruh unsur serta ke...
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dimana Memberikan penjelasan Hukum atas Pengelolaa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk program desaku menanti, (2) Kondisi Gelandangan...
Lalu Yanuar Pamungkas NIM 10220794 – 2014. Skripsi ini berjudul EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN PONOR...
Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakanbahwa dalam rangka pe...
AbstrakProgram pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan d...
AbstrakMewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparan...
Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatanrakyat yang diselenggarakan dalam pemerin...
Sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaktidaknya bertugas: (a) memb...
AbstrakKegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan m...
Pembiayaan dalam konteks pendidikan adalah pembiayaan guna mendanai pengadaan seluruh unsur serta ke...
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk pengetahui peran sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyar...
Desa yang merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,...
Desa yang merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,...
Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salahsatu satuan kerja perangkat p...
Pembiayaan dalam konteks pendidikan adalah pembiayaan guna mendanai pengadaan seluruh unsur serta ke...
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dimana Memberikan penjelasan Hukum atas Pengelolaa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk program desaku menanti, (2) Kondisi Gelandangan...
Lalu Yanuar Pamungkas NIM 10220794 – 2014. Skripsi ini berjudul EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN PONOR...
Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakanbahwa dalam rangka pe...
AbstrakProgram pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan d...
AbstrakMewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparan...