Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta

RIZAL WAHYUDHA IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BPBD PROVINSI DKI JAKARTA Bencana banjir yang sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang dikarenakan tingginya volume hujan serta kondisi daerah pengaliran sungai yang tidak mampu menahan air hujan sering membuat aktifitas masyarakat terganggu. Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai layanan sosial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan empat informan, yang terdiri dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (bidang 1), bidang kedaruratan dan logistik (bidang 2), bidang rehabilitasi dan rekontruksi (bidang 3), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada tahapan pra bencana banjir BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Saat bencana terjadi BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. BPBD Provinsi DKI Jakarta juga melakukan tahapan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana banjir.81 hlm