Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulanagan Kemiskinan Berbasis Keluarga: studi Kasus Program Keluarga Harapan Di Jakarta Barat

Kemiskinan merupakan isu utama yang terus diupayakanpenaggulangannya oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No.15 tahun2010 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, ditegaskan kelmbaliberbagai program penaggulangan kemiskinan sebagaimana termuat dalam StrategiNasional Penaggulangan Kemiskinan (SNPK) tahun 2005 yaitu programpenanggulangan kemiskinan terdiri dari: kelompok program bantuan sosialterpadu berbasis keluarga, kelompok program program program penaggulangankemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan kelompok programpenggulangan kemiskinan. Banyak program mandiri ini hakekatnya merupakangerakan nasional dalam mewujudkan pembangunan dalam rangka penaggulangankemiskinan. Program Keluarga Harapan bertujuan memutus rantai kemiskinandengan memberi bantuan kepada keluarga, khususnya Rumah Tangga SangatMiskin.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab mengenai bagaimana prgramkeluarga harapan diimpelementasikan di Jakarta Barat sebagai upaya pengentasankemiskinan. Peneliti menggunakan teori impelemtasi kebijakan oleh Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier untuk menganalisis implementasi. Terdapat tigakelompok variabel yang memengaruhi sebuah implementasi yaitu variabelkarakteristik masalah, variabel karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualistatif dengan jenis deskriptif. Teknikpemilihan informan menggunakan teknik purposive sampleng. Teknik purposivesampling ini bertujuan untuk memilihinforman atas dasar pertimbangan tertentusesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datadilakuakn melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini penelitimewawancarai Pejabat Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, PejabatDinas Sosial DKI Jakarta, Pejabat UPPKH Jakarta Barat, Pendamping PKH ditingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta penerima manfaat PKH.Hasil analisis penelitian menjelasakan bahwa implementasi kebijakanPKH di Jakarta Barat sudah berjalan. PKH mempunyai kejelasan isi yangmemudahkan pendamping dan penerima manfaat dalam menjalankan program.Penentuan petugas pendamping juga diambil dari lulusan yang sesuai dengankompetensi. Namun, pendekatan yang digunakan PKH hanya terpaku olehanggaran yang tersedia, tidak mampu menjangkau seluruh masyrakat miskin.Selain itu, tingkat keberhasilan PKH hanya diukur dari tingkat partisipasikehadiran sekolah dan kehadirannya di lembaga kesehatan.132 hlm