Implikasi pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2016 dalam perkembangan demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin dinamis dengan terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada akhirnya disetujui oleh DPR kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilukada secara langsung dan serentak di Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini membicara tentang harapan besar bagi pelaksanaan pemilukada serentak adalah sebagai media politik yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang pembangunan di daerah yang berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat. Ekses-ekses negatif harus disikapi dengan cermat, kritis dan arif, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik untuk membangun suatu sistem penyelenggaraan Pemilukada Serentak yang efektif dan akuntabel bagi terbangunnya suatu pemerintahan daerah yang akuntabel dan amanah bagi seluruh warga masyarakat daerah