Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan Swadaya di kecamatan Parigi Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Peremajaan Rumah Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan belum efektif. Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Metode sampling informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori van Meter dan van Horn, yang terdiri dari 6 (enam) aspek: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, antar dan komunikasi antar implementasi, karakteristik lembaga pelaksana, dan ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Bantuan Perintisan Perumahan Mandiri Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan belum efektif: Pertama, aspek komunikasi: sosialisasi dilakukan hanya pada saat pertemuan, yang tidak dilakukan di tingkat KPB yang mengakibatkan ketidaktahuan publik tentang Langkah dasar dan tujuan kebijakan. Selain itu, koordinasi antar lembaga belum maksimal. Kedua, karakteristik aspek lembaga pelaksana: sanksi yang diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong terhadap pihak-pihak yang dilanggar tidak ketat, sehingga kesadaran fasilitator, pihak ketiga, dan masyarakat tidak terbangun yang pada gilirannya membuat pelaksana kebijakan tidak bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Ketiga, kecenderungan pelaksana: sikap yang tidak dianggap bertanggung jawab dan transparan, karena memberi kesempatan kepada pihak tertentu untuk mengumpulkan pungutan tanpa sebutan yang jelas dan melakukan kelalaian tugas dan tanggung jawab sehingga penyaluran bahan bangunan tertunda. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kebijakan Bantuan Perangsangan Swadaya Masyarakat Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan tidak maksimal, karena hanya tiga (3) aspek yang terpenuhi: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, dan ekonomi, sosial, dan politik. kondisi. Sedangkan aspek lainnya tidak maksimal: komunikasi antar lembaga dan antar pelaksanaan, karakteristik lembaga pelaksana dan kecenderungan pelaksana