PERAN NEGARA TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran negara terhadap illegal fishing di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan bagaimana dampak dari peran negara terhadap illegal fishing di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran negara terhadap illegal fishing di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bermakna bahwa negara melalui Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam memerangi Illegal Fishing terutama di wilayah perbatasan Indonesia yang sering dilakukan oleh nelayan-nelayan atau kapal-kapal asing berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga ketegasan yang dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta kerjasama dengan masyarakat/nelayan setempat akan berperan penting dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik-praktik ilegal fishing yang dilakukan, baik oleh nelayan Indonesia maupun nelayan asing yang merugikan kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Dampak peran negara terhadap illegal fishing di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, memiliki dampak yang positif mampu melindungi dan menekan terjadinya illegal fishing, melaluipenagkapan yang dilakukan terhadap nelayan atau kapal-kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing. Dengan demikian praktik-praktik illegal fishing telah dapat di minimalisir, meskipun masih perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan U.U No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, demikian juga dengan kesiapan aparat yang didukung oleh kapal-kapal patroli yang mampu mengawal luasnya lautan dan besarnya area perairan laut yang harus diawasi.Kata kunci: Peran Negara, Illegal Fishing,  Wilayah Perbatasan Laut, Perikana