Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Negara Hukum di Indonesia dan bagaimana asas negara hukum dalam Pasal 7 B UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Indonesia menganut paham negara hukum, hal ini berimplikasi bahwa siapapun di Republik ini yang melakukan pelanggaran hukum harus diberikan sanksi atas dasar sebuah putusan hukum oleh lembaga yudisial. Hal ini menunjukkan penerapan sistem pemerintahan presidensial yang tidak konsisten. 2. Ketentuan Pasal 7B UUD 1945 merupakan manifestasi atas negara hukum yang demokratis, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan umum yang demokratis, maka pemberhentian Presiden dan/ata...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu dokumen negara, merupakan monumen k...
Tidak adanya kejelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya definis...
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui alasan yur...
Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk m...
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adala...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkatan Keadaan Darurat me...
Tipe Negara konsep negar hukum sejatinya adalah adanya paham kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adal...
Dinamisasi peristiwa yang terjadi disebuah negara, tak pelak menuntut penyesuaian dalam sistem tatan...
Hukum Administrasi Negara merupakan hokum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara...
Tesis ini memiliki masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi alasan adanya kebijakan pembatasan k...
Dalam perjalanan sejarah kehidupan politik dan kenegaraan, sistem presidensil tidak selalu dapat dil...
Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dala...
Anggapan bahwa kekuasaan Presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak...
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Unda...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu dokumen negara, merupakan monumen k...
Tidak adanya kejelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya definis...
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui alasan yur...
Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk m...
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adala...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkatan Keadaan Darurat me...
Tipe Negara konsep negar hukum sejatinya adalah adanya paham kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adal...
Dinamisasi peristiwa yang terjadi disebuah negara, tak pelak menuntut penyesuaian dalam sistem tatan...
Hukum Administrasi Negara merupakan hokum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara...
Tesis ini memiliki masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi alasan adanya kebijakan pembatasan k...
Dalam perjalanan sejarah kehidupan politik dan kenegaraan, sistem presidensil tidak selalu dapat dil...
Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dala...
Anggapan bahwa kekuasaan Presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak...
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Unda...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu dokumen negara, merupakan monumen k...
Tidak adanya kejelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya definis...