Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalammeningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif maka ditemukan hasil bahwa Fungsi Badan Kehormatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan  Penegakan Kode Etik menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sebagai kesimpulan penegakan kode etik menjadi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci : Badan Kehorm...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan p...
Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Primer dan sekunder....
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikanbagaimana pelaks...
Badan Kehormatan (BK) dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD, namun BK tidak berfungsi sebagaimana ...
Tulisan ini mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Primer dan sekunder....
ABSTRAK Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selan...
Pembentukan Badan Kehormatan adalah efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan k...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daer...
Esensi pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertanggungjawab...
Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan mas...
Dalam proses pembentukan Perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu Perda yang mampu mendukung pe...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan p...
Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Primer dan sekunder....
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikanbagaimana pelaks...
Badan Kehormatan (BK) dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD, namun BK tidak berfungsi sebagaimana ...
Tulisan ini mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Primer dan sekunder....
ABSTRAK Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selan...
Pembentukan Badan Kehormatan adalah efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan k...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daer...
Esensi pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertanggungjawab...
Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan mas...
Dalam proses pembentukan Perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu Perda yang mampu mendukung pe...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan p...