pendirian rumah ibadat pasca pbm nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan kerukunan umat beragama (Kasus Pendirian Gereja di Kota Bandung, Jawa Barat)

Pendirian rumah ibadah adalah salah satu masalah krusial dalam keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan pada kasus pembangunan rumah ibadah, tetapi menggunakan perspektif pluralisme sipil atau hak asasi manusia. Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang kasus pembangunan rumah ibadah, yaitu gereja di Bandung, Jawa Barat, dengan perspektif manajemen konflik. Studi ini dirancang sebagai studi kasus, dengan melakukan wawancara dan observasi serta meninjau dokumen dengan perspektif manajemen konflik dan peraturan tentang pendirian rumah ibadah, dengan memeriksa unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam proses membangun rumah ibadah dan mekanisme sosial yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan komunikasi antara elemen yang terlibat dalam pembangunan rumah ibadah, serta proses sosialisasi menjadi faktor penting dalam pendirian gereja, bahkan di tempat-tempat di mana umat beragama menjadi 'minoritas. 'Mekanisme sosial atau sosialisasi antar unsur yang terlibat dalam konstruksi dengan sendirinya akan memperkuat keharmonisan kehidupan beragama