Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu serta menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi nikah dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan pendekatan konseptual. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari data putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu yang dijadikan rujukan utama. Data lain diperoleh dari wawancara hakim dan para ahli dan sumber data lain yang terkait dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data resmi di Pengadilan Agama Indramayu, literatur-literatur serta tulisan-tulisan tentang dispensasi nikah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu, pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga. Terdapat tiga pasal yang mendasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU No. 3 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam pemberian dispensasi nikah terhadap wanita yang sudah hamil tidak melanggar undang-undang karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa anak yang dikandung dan psikis ibu yang mengandung. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002