Syariah dan HAM : dampak perda syariah terhadap kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan non-muslim

Gelombang demokrasi sepanjang satu dasawarsa belakangan di tanah air memungkinkan semua elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok Islam garis keras, berani menyuarakan tuntutan mereka secara lebih terbuka dan vulgar. Di antara tuntutan paling kuat yang disuarakan sebagian kalangan Islam adalah membawa syariah ke ruang publik. Gagal memasukannya ke dalam Konstitusi yang diamandemen (2002), upaya-upaya untuk menerapkan syariah Islam terus terus dilanjutkan. Melalui gerbang otonomi daerah, syariah Islam akhirnya didorong masuk. Meski dalam jangkauan dan skala yang terbatas, perda-perda syariah bermunculan segera setelah lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Hingga kini tercatat lebih dari 50 kabupaten/kota yang mempunyai perda syariah Islam. Meski publik Muslim yang mendukung penerapan syariah cukup signifikan secara kuantitatif, namun banyak pihak masih mempersoalkan legitimasinya sebagai kebijakan publik. Selain rendahnya keterlibatan masyarakat (public engagement) dalam proses penetapannya, sejumlah aturan dan dikandungnya cenderung mengancam hak-hak sipil, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas