konflik pendirian rumah ibadat perspektif relasional: Studi kasus di tiga desa di kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat

Berbagai kasus konflik pendirian rumah ibadat memperlihatkan hasil konflik yang bervariasi. Dalam sebagian kasus, suatu komunitas agama tidak dapat mendirikan rumah ibadat di tempat yang direncanakan dan juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas peribadatan di tempat tersebut. Dalam sebagian kasus lain suatu komunitas agama tidak dapat mendirikan rumah ibadat namun masih dapat melaksanakan aktivitas ibadat di tempat tersebut. Sementara itu, dalam sebagian kasus lainnya suatu komunitas agama pada akhirnya dapat mendirikan rumah ibadat di tempat yang direncanakan. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji mengapa konflik pendirian rumah ibadat melahirkan hasil konflik yang berbeda-beda. Tesis ini menggunakan pendekatan relasional (relational approach) yang dikembangkan para sarjana di bidang studi politik pertikaian (contentious politics). Pendekatan relasional memfokuskan perhatian pada interaksi yang terjadi di antara para aktor utama yang terlibat dalam konflik pendirian rumah ibadat, dan interaksi antara para aktor itu dengan pihak ketiga, seperti pemerintah dan media massa. Tesis ini berargumen bahwa konstruksi sosial atas ancaman (social construction of threat) merupakan salah satu mekanisme utama yang bekerja sebagai penggerak awal konflik pendirian rumah ibadat. Konflik terjadi ketika pendirian rumah ibadat itu dipersepsikan oleh suatu komunitas agama sebagai tindakan yang akan mengancam nilai-nilai atau tradisi dari komunitas agama tersebut. Namun, pengaruh konstruksi sosial atas ancaman itu terhadap variasi hasil konflik tergantung sejauh mana interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor yang berkonflik atau mekanisme-mekanisme yang bekerja dalam konflik menurunkan atau meningkatkan persepsi terhadap ancaman tersebut. Studi ini dilakukan dengan menggunakan strategi riset perbandingan kasus. Kasus yang dijadikan objek kajian ialah konflik pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara, Gereja HKBP Setu di Desa Tamansari Kecamatan Setu, dan Gereja Paroki Ibu Teresa Lippo Cikarang, yang seluruhnya berada di wilayah Kabuapten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sumber data primer bagi studi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan kunci, meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, baik pihak HKBP Filadelfia, HKBP Setu dan Paroki Ibu Teresa, maupun kelompok masyarakat yang menentang rencana pendirian rumah ibadat, kelompok masyarakat yang tidak berkeberatan dengan rencana pendirian rumah ibadat, aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, dan aparat keamanan. Sumber data primer lainnya berasal dari berbagai dokumen, baik berupa catatan terhadap peristiwa konflik yang dibuat oleh berbagai pihak maupun berbagai dokumen hukum yang dijadikan bukti dalam persidangan kasus ini oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sumber data sekunder menggunakan hasil-hasil kajian yang sebelumnya tentang konflik tempat ibadat serta liputan media massa mengenai peristiwa konflik tempat ibadat