Tinjauan Proses Formalisasi Syariat Islam Di Banten Dalam Konteks Negara-Bangsa di Indonesia

Penelitian ini menunjukan bahwa formalisasi syariat Islam dalam beberapa regulasi di Banten terjadi karena faktor keislaman yang melekat dalam kultur melalui proses sejarah dan karakter keagamaan yang kuat pada kelompok masyarakat memperoleh saluran dan gencar ditampilkan dalam ruang publik politik pasca kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, fenomena ini dilematis karena bertendensi pada pembentukan negara agama dalam bangunan dasar negara yang telah mengambil bentuk bukan sebagai negara agama melainkan Negara-Bangsa (Nation-State), serta cenderung mereduksi makna identitas Indonesia sebagai bangsa yang berbhineka tunggal ika. Identitas dalam konteks kebangsaan nasional bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis, sehingga perlu dimaknai dalam kerangka kebhinekaan bangsa, tidak hanya pada aspek pengunggulan identitas yang bersifat sektarian. Oleh karenanya pada kasus Banten, pendekatan agama sebagai etika sosial hendaknya lebih dikedepankan dibanding menggunakan pendekatan formal agama pada dimensi politik, karena upaya formalisasi agama pada ranah politik justru cenderung mereduksi makna identitas kebhinekaan bahkan bisa menjadi ancaman kerukunan kebangsaan nasional jika tidak disertai dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, kesadaran hak sipil, dan penguatan wawasan kebangsaan. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa poin berikut: 1.Tokoh-tokoh non muslim di Banten tidak sepakat dengan penerbitan regulasi (perda) bernuansa syariat Islam namun tidak dilibatkan pada proses pembuatan, karena selain tidak ada keterwakilan dari mereka yang menyuarakan di legislatif, dari kalangan muslim berpandangan bahwa regulasi (perda) bernuansa syariat Islam hanya diperuntukan untuk masyarakat muslim sehingga tidak perlu melibatkan non muslim. 2.Formalisasi syariat Islam pada beberapa regulasi di Banten kebanyakan berbentuk reproduksi fiqih atau seruan moral bersifat golongan, sehingga pemberlakuannya tidak menyasar pada semua warga sipil di Banten. Sumber primer penelitian ini adalah data-data terkait kebangsaan, keindonesiaan dan regulasi-regulasi bernuansa syariat Islam di Banten yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber-sumber yang berasal dari wawancara, dokumentasi, dan data-data lain yang berasal baik dari buku, majalah maupun artikel yang ditulis oleh para peneliti yang mengkaji tentang fenomena sejenis di Banten dan tentang formalisasi syariat Islam pada perda di beberapa daerah lain di Indonesia menjadi sumber sekunder dan tersier dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Dalam menganalisa dan menginterpretasi data, tesis ini menggunakan pendekatan sosiologis-histori