Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu selama kampanye, periode tenang dan periode pemungutan suara. Ketika dicatat, ada kesamaan elemen unsur actus reus pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam artikel tersebut. Adapun metode rea, itu dirumuskan dengan sengaja. Pencegahan tindak kriminal politik uang dapat dilakukan melalui perspektif kriminologi doktrin pencegahan kejahatan yang berfokus pada lima teori, yaitu teori abolitionistic, menekankan faktor pendorong kejahatan; teori moralistik yang menekankan pencerahan masyarakat melalui pesan moral; dan teori pencegahan primer, sekunder dan tersier. Partai politik harus berpartisipasi dalam pertanggungjawaban pidana ketika terlibat dalam tindakan politik uang dengan mengacu pada teori identifikasi