Perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Cikeas Udik Bogor

Skripsi ini mengkaji tentang masalah perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami yang terjadi di Desa Cikeas Udik. Dalam hal ini seorang anak dan istri terkadang sangat dirugikan. Untuk dapat melakukan perkawinan poligami tentunya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundangan-undangan yaitu izin dari istri pertama. Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat Desa Cikeas Udik yang melakukan perkawinan poligami dilakukan tanpa seizing istri pertamanya dan tanpa seizing Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan keluarga pasangan poligami tidak tercatat, terutama dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak dan dampak terhadap keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), adapun jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yang digunakan untuk menggali data terhadap kehidupan keluarga pasangan poligami dan wawancara kepada pelaku poligami yang dilakukan secara sistematis. Penelitian ini dilakukan di Desa Cikeas Udik Bogor yaitu terhadap pelaku poligami tidak tercatat yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Cikeas Udik hanya berlandaskan hawa nafsunya saja dan menghindarkan dari berbuat zina. Alasan tersebut jelas tidak sejalan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4. Perlindungan hak-hak anak dari aspek pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk beribadah sesuai keyakinannya, hak untuk diasuh, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, hak memperoleh kebebasan telah terpenuhi. Namun dari sebagian orangtua yang melakukan perkawinan poligami kurang memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti hak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan dari perkawinan yang sah, hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, dan hak untuk mendapatkan bantuan huku