Pertanggungjawaban Pidana Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam

Pada penelitian ini penulis melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan halhal yang diperlukan, yang berkaitan dengan sanksi bagi koruptor. Penulis melakukan penelitian dengan berbagai sumber buku-buku referensi mengenai sanski bagi koruptor baik di dalam Hukum Positif maupun di dalam Hukum Islam. Fokus penulis pada pembahasan skripsi ini sebatas Sanski bagi Koruptor dalam Undang-undang dan Hukum Pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatfif, adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian dilakukan dengan cara penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema. Setelah itu penulis menganalisis dari perbandingan hukum dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dengan mencari status hukum antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi koruptor dalam Undang-undang Tipikor pelakunya bisa di jerat dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hukum Pidana Islam pun secara tegas melarang perbuatan korupsi, dan pelakunya bisa di jerat dengan hukuman takzir