Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme: Analisis Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BNPT dalam penindakan dan pencegahan terorisme dengan karakteristik seperti kasus meninggalnya terduga teroris Siyono, mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh BNPT dan juga dasar hukum dari kewenangan BNPT. Dalam penelitian ini dibahas dan dilatarbelakangi oleh meningkatnya aksi teror dari tahun ke tahun dan buruknya penindakan yang dilakukan penegak hukum yang malah menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundangundangan dalam penelitian ini Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil penilitian ini dapat diketahui bahwasanya Peran BNPT dalam penindakan Tindak Pidana Terorisme yaitu menkoordinasi kepada instansiinstansi pemerintah yang berwenang dalam melakukan tindak pidana terorisme, dalam kasus Siyono yaitu densus 88, Peran BNPT dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu melalui system offline dan online yang ditujukan kepada generasi muda dengan memberi gambaran bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga Program deradikalisasi yang bertujuan untuk merubah ideologi kelompok teroris secara drastis, yang semula radikal mejadi tidak lagi radika