Perlindungan hukum atas pelanggaran hak pasien dalam persetujuan tindakan kedokteran (studi kasus Putusan Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG)

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang terkait lainnya kepada pasien yang hak-nya tercederai selaku penerima layanan kesehatan. Dalam penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi antara Rumah Sakit AB dan Dr.Y di Bekasi selaku Tergugat dan Ibrahim Blegur selaku Penggugat, dimana Tergugat diduga mengabaikan hak dari Penguggat selaku Pasien dari Dr. Y di Rumah Sakit AB. Serta meneliti mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara putusan nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg, apakah hakim sudah memutus perkara sesuai ketentuan yang berlaku serta apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non ? hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa sebagai Pasien yang juga termasuk Konsumen kesehatan yang hak-nya terlanggar, terdapat berbagai perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, baik secara perdata, pidana atau administrasi. Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 mengenai ranah Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia (MKDKI)