Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Partikelir Menjadi Hak Milik Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Pemasalahan utama terkait dengan perubahan kepemilikan atas sebidang tanah dengan status hak yang berupa hak atas tanah partikelir menjadi hak milik perseorangan. Tujuan dalam penelitian ini mendeskripsikan akibat hukum dari konversi status hak kepemilikan atas tanah partikelir menjadi hak milik perseorangan dan tinjauan hukum yang digunakan dalam mengukuhkan mekanisme konversi tersebut. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum, baik bahan hukum primer, ketiga sumber data tersebut diuraikan dan ditampilkan dalam penulisan sistematis untuk menjawab pemasalahan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum yang timbul dengan konversi status hak tanah partikelir menjadi hak milik perseroangan adalah telah sempurnanya suatu persyaratan administratif terhadap tanah tersebut dalam proses penerbitan suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses penerbitan sebuah IMB dapat dilaksanakan apabila status hak tanah yang sudah dimohonkan dalam pembuatan IMB sudah berubah menjadi Hak Milik Perseorangan. Dasar hukum yang mengukuhkan proses konversi hak tanah partikelir menjadi hak milik perseorangan diunifikasikan pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999