Kebijakan PT. Bank BNI Syariah dalam Pembiayaan Sindikasi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, bank tidak dapat memberikan kredit melebihi batas maksimum yang telat ditentukan. Namun terkadang nasabah membutuhkan pembiayaan dengan dengan dana yang cukup besar melebihi batas maksimum yang telah diberikan. Oleh karena itu bank melakukan Pembiayaan Sindikasi untuk mengatasi hal tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketentuan kebijakan pembiayaan sindikasi pada Bank BNI Syariah, serta untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pengambilan kebijakan pembiayaan sindikasi pada Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah yang menangani pembiayaan sindikasi. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder. BNI iB Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha, dalam pembentukannya diawali dengan permohonan pembiayaan dari nasabah sampai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi dan pengawasan pelaksanaan perjanjian serta pelunasan. Sedangkan dalam penentuan akad dapat terlebih dahulu dilihat dari tujuan penggunaan dana tersebut, apakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Akad-akad yang dapat digunakan dalam BNI iB Pembiayaan Sindikasi diantaranya adalah Murabahah, Wakalah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Paralel, Istishna Paralel. Kepesertaan BNI iB Pembiayaan Sindikasi tidak hanya terbatas dengan Lembaga Keuangan Syariah saja, namun dapat pula dilakukan dengan Bank konvensional. Dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, kebijakan PT Bank BNI Syariah mengenai pembiayaan sindikasi dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syaria