Kedudukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Kreditur Pemegang Hak Preferen

Fokus penelitian Skripsi ini adalah tentang Kedudukan antara pemegang hak preferen dengan hak mendahulu negara terhadap pembagian harta pailit, dan Penerapan hak mendahulu atas pembayaran utang pajak pada perkara kepailitan PT. Wira Mustika Indah ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 516K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak mendahulu dalam pembagian harta pailit, dan juga penerapan hak mendahulu negara dalam kasus kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan konsep, perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Kedudukan antara pemegang hak preferen dengan hak mendahulu negara terhadap pembagian harta pailit ini adalah harus lebih didahulukan hak mendahulu negara dalam hal ini adalah penagihan pajak yang merupakan tagihan publik dan telah diatur juga beberapa Undangundang. Kedua, Penerapan hak mendahulu atas pembayaran utang pajak pada perkara kepailitan PT. Wira Mustika Indah ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung lebih mengacu pada ketentuan Undang-undang tentang Kepailitan secara umum. Adapun hak mendahulu negara yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai ini dikesampingkan