Sanksi Pidana Penganiayaan Oknum Tentara Nasional Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Analisa Putusan Militer No : 36-k/PM II-08/AU/II2015, Jakarta)

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap anggotanya, masih sering terjadi, hal itu bisa dilihat dari putusan nomor : 36-k/PM II- 08/AU/II/2015, dalam kasus tersebut, terdakwa I Muhamad Alfan Alfaruqi, terdakwa II Tyan Andika Farna, terdakwa III Guruh Sandhi Ardyatama, terdakwa IV Yan Wijaya Windu Agustian, terdakwa V Aldino Bagus Setiyasan,terdakwa VI kurniawan Aji Kusuma, terdakwa VII Prayoga Satryansah Putra Pratama, dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan bersama-sama terhadap juniornya. Dalam pasal 6 KUHPM bahwa salah satu hukuman nya adalah kurungan, dan putusan yang diberikan oleh hakim militer adalah 5 bulan kurungan dan denda biaya 10.000, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan seorang tentara dalam hukum pidana Islam. Dengan putusan hakim yang memberikan sanksi hanya lima bulan dan denda 10.000, oleh karena itu penulis membandingkan beberapa pendapat ahli hukum pidana islam yang mengatur tentang sanksi pidana penganiayaan terhadap tentara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatife dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap anggota TNI. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan yaitu dengan buku-buku media cetak atau media elektronik. Data yang di peroleh kemudian diolah, yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan