Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Skripsi ini bertujuan untuk memahami bagaimana eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk mengimplementasikan UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditujukan untuk memastikan terakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Namun sebagai lembaga yang masih terbilang baru ada beberapa kendala yang dirasakan LPSK baik dari segi kelembagaan maupun undang-undang yang mengaturnya sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Bahan hukum yang digunakan penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian ini dapat ditemukan kendala-kendala yang dirasakan LPSK antara lain kurangnya dukungan anggaran maupun SDM sehingga pemberian layanan bagi saksi dan korban belum optimal. Kemudian mengenai kedudukannya dalam sistem peradilan pidana. Meskipun LPSK sebagai lembaga yang secara nyata sudah mempunyai mandat untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dan menjalankan peranannya dalam keseluruhan proses peradilan pidana namun kedudukannya belum diatur dalam KUHA