Pertanahan dalam persepktif teori dan konstitusi

Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia berdiri tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kekayaan alam yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkannya adalah tanah. Kebijakan pertanahan sudah memiliki landasan konstitusi yang baik mulai dari UUD 1945 dan UU Pertanahan No. 5 Tahun 1960, tetapi dijalankan di luar landasannya masuk ke dalam pasar yang sangat bebas dengan peranan negara yang lemah dan distortif. Akibatnya terjadi pemusatan dan kesenjangan pemilikan tanah yang tinggi. Berdasarkan analisis tulisan ini, kebijakan pertanahan tidak bisa dijalankan di atas landasan pasar bebas, tetapi menempatkan peran negara efektif untuk mengendalikan pemerataannya