Peran aktif hakim dalam perkara perdata

Praktek hukum menunjukkan terdapat banyak putusan hakim perdata menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO/niet onvankelijk verklaard) atau putusan bersifat penghukuman (comdemnatoir) tetapi ternyata tidak dapat dieksekusi (non eksekutable). Sering hal ini terjadi akibat ketidaktahuan pencari keadilan sehingga sesat dalam proses formal administrasi keadilan (hukum acara). Misalnya saja penggugat mengajukan gugatan, yang karena ketidaktahuannya menjadikan gugatan tidak jelas/kabur atau kurang pihak. Keadaan seperti itu tentu sudah diketahui oleh hakim sejak awal ia memeriksa perkara, tetapi hakim membiarkannya dengan alasan hakim harus pasif. Jadi sejak awal pemeriksaan, hakim sudah berkesimpulan tentang hasil akhirnya. Hakim tidak memberikan nasehat kepada para pihak, tetapi melanjutkan proses persidangan, jawab-menjawab, pembuktian, pemeriksaan setempat dan kesimpulan. Setelah melalui proses yang melelahkan, kemudian hakim menjatuhkan putusan NO. Sudah barang tentu ini jauh dari peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945), atau secara praksis jauh dari jargon peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan