Kesepakatan bersama dalam rumusan perubahan UUD 1945 salah satunya mempertegas sistem presidensil. Dalam rangka memperkuat sistem presidensil secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sungguh-sungguh harus terus diupayakan, praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Pembentukan koalisi partai politik menjadi keniscayaan dalam sistem presidensial karena ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Konstitusi dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing rezim yang berkuasa termasuk mengenai k...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kedudukan hukum Presiden terhadap Partai Polit...
Tulisan ini bermaksud membahas tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubaha...
ABSTRAKUNTUNG. Koalisi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Berdasarkan Undang-Undang Dasar...
Amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadi acuan dalam melakukan perundang-undangan di bidang politik...
Dalam perjalanan sejarah kehidupan politik dan kenegaraan, sistem presidensil tidak selalu dapat dil...
Visi Indonesia merdeka atau lebih dikenal sebagai tujuan nasional sebagaimana dimuat dalam alinea ke...
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhada...
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhada...
Penyelenggaraan pemilhan umum merupakan sarana politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi waki...
Sejak permusyawaratan dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) a...
Partai politik memiliki peranan yang penting terkait dengan fungsinya dalam kehidupan politik bangsa...
Pemberhentian presiden di Indonesia pra amandemen UUD 1945 belum melibatkan kekuasaan yudikatif dan ...
Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 aya...
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem ...
Konstitusi dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing rezim yang berkuasa termasuk mengenai k...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kedudukan hukum Presiden terhadap Partai Polit...
Tulisan ini bermaksud membahas tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubaha...
ABSTRAKUNTUNG. Koalisi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Berdasarkan Undang-Undang Dasar...
Amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadi acuan dalam melakukan perundang-undangan di bidang politik...
Dalam perjalanan sejarah kehidupan politik dan kenegaraan, sistem presidensil tidak selalu dapat dil...
Visi Indonesia merdeka atau lebih dikenal sebagai tujuan nasional sebagaimana dimuat dalam alinea ke...
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhada...
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhada...
Penyelenggaraan pemilhan umum merupakan sarana politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi waki...
Sejak permusyawaratan dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) a...
Partai politik memiliki peranan yang penting terkait dengan fungsinya dalam kehidupan politik bangsa...
Pemberhentian presiden di Indonesia pra amandemen UUD 1945 belum melibatkan kekuasaan yudikatif dan ...
Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 aya...
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem ...
Konstitusi dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing rezim yang berkuasa termasuk mengenai k...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kedudukan hukum Presiden terhadap Partai Polit...
Tulisan ini bermaksud membahas tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubaha...