Dari Konstitusi Politik Ke Konstitusi Sosial: Menjadikan Pembukaan UUD 1945 Sebagai Rujuan Dan Tolok Ukur Dalam Kehidupan Nasional

Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman yang demikian ini tentu kurang tepat. Pasalnya, jika pemahaman tentang konstitusi seperti itu berarti hanya sebatas memahami konstitusi sebagai konstitusi politik yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia saja. Gagasan konstitusi dan konstitusionalisme tidak hanya dipahami sebagai konstitusi bernegara, tetapi juga dalam kegiatan bermasyarakat: Konstitusi harus fungsional sebagai pegangan dan sumber rujukan normatif tertinggi bagi masyarakat madani dan organisasi-organisasi dalam kehidupan bermasyarakat di luar struktur formal organisasi pemerintahan negara. Karena itu prinsip-prinsip nilai dan ide-ide yang terkandung dalam UUD 1945 (constitutional injuction) harus disubstansikan dalam pelbagai naskah konstitusi atau anggaran dasar setiap organsisasi masyarakat madani, dan semua jenis organisasi di luar struktur formal sebagai konstitusi sosial. Dengan demikian maka Pembukaan UUD 1945 akan menjadi rujukan dan tolok ukur dalam kehidupan bersama, bukan hanya dalam kehidupan penyelenggaraan negara atau politik semata. Setiap orang dan warga atau anggota harus merujuk kesana dengan penuh kesungguhan. Pasalnya, di samping berisi nilai-nilai dan aturan dasar konstitusi juga mengandung nilai-nilai norma etika yang menuntut warga dan anggotanya untuk berperilaku ideal dalam kehidupan bersama