Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara, tentu saja terdapat kriteria tertentu mengenai seseorang yang diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, terlebih tugas yang diemban oleh seorang pemimpin sangatlah berat. Oleh karena itu diperlukan orang yang sangat berkompeten untuk menduduki jabatan ini. Sesungguhnya setiap masyarakat mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, akan tetapi terdapat segelintir masyarakat yang keberadaannya masih dipertanyakan apakah ia diakui atau tidak oleh negara, salah satunya adalah seorang transgender. Apakah hak untuk menjadi pemimpin juga didapatkan oleh seorang transgender? Untuk itu perlu adanya pembahasan yang mendetail mengenai kebolehan seorang transgender untuk menjadi pemimpin. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang dan kitab fiqih siyasah. Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fiqih siyasah seorang transgender tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, sedangkan dalam hukum positif seorang transgender diperbolehkan menjadi pemimpin. Hal ini karena transgender tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh fiqih siyasah, dan juga seorang transgender telah melanggar aturan agama dengan bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Sedangkan dalam hukum positif tidak ada satu pun syarat dan peraturan yang dapat menghalangi transgender untuk menjadi pemimpin. Meskipun hukum dari keduanya berbeda, akan tetapi antara keduanya terdapat beberapa kesamaan. Fiqih siyasah dan hukum positif sama-sama hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian keduanya sama-sama mengakui atas kesetaraan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda, fiqih siyasah bersumber dari al-Qur?an dan hadits, sedangkan hukum positif bersumber dari Barat. Selain itu fiqih siyasah dan hukum positif sama-sama membela hak-hak kaum transgender, akan tetapi fiqih siyasah membela hak kaum transgender sebagai manusia yang harus memperoleh kehidupan normal seperti yang lainnya, sedangkan hukum positif membela hak kaum transgender sesuai dengan kecenderungan seksual yang dideritanya