Peran Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara : Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Penegasan pertama kali yang menyebutkan Kejaksaan sebagai satu Departemen dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 30 Juni 1961, yang mana sebelumnya kejaksaan berada satu atap dengan kehakiman. Hal ini memantapkan kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang Kejaksaan. Dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis agar Kejaksaan lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini adalah kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa pengacara negara bahwa ?Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;? Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa pengacara negara hendaknya selalu berdasarkan undang-undang yang berlak