Buku ini membahas sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, objek gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, dasar dan tenggang waktu gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Gantu kerugian dalam gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, pembaruan hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara, kasus-kasus gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negar
Terbitnya Sertipikat tanah melahirkan dua segi hukum yaitu hukum publik (administrasi) dan hukum per...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertug...
ada era Orde Baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pem...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan member...
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan member...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Dasar yang Menjadi Pertimbangan Hukum bagi Ha...
Titik singgung kewenangan mengadili antara peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum terhada...
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha N...
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat p...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Proses penegakan hukum administrasi, khususnya dalam masalah hukum kepegawaian, mengandung kaidah-ka...
Buku ini berisi bahasan mengenai: sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan t...
Terbitnya Sertipikat tanah melahirkan dua segi hukum yaitu hukum publik (administrasi) dan hukum per...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertug...
ada era Orde Baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pem...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan member...
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan member...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Dasar yang Menjadi Pertimbangan Hukum bagi Ha...
Titik singgung kewenangan mengadili antara peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum terhada...
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha N...
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat p...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Proses penegakan hukum administrasi, khususnya dalam masalah hukum kepegawaian, mengandung kaidah-ka...
Buku ini berisi bahasan mengenai: sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan t...
Terbitnya Sertipikat tanah melahirkan dua segi hukum yaitu hukum publik (administrasi) dan hukum per...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertug...
ada era Orde Baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pem...