Buku ini merupakan bunga rampai yang menguraikan pandangan Penulis terhadap problematika pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saat ini. Untuk itu, materi yang diangkat dalam bahasan buku ini berhubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya. Keistimewaan buku ini terletak pada bahasannya yang komunikatif melalui bahasa, peristilahan, dan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca yang budiman, tanpa mengesampingkan kedalaman analisis teoritikalnya, terutama yang berkorelasi dengan teori-teori Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Peru...
Bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dan Bahasa sebagaimana yang kita pahami adala...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerinta...
Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia ...
Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan p...
Dengan kondisi dan situasi desa-desa di Indonesia yang sangat bervariasi dilihat dari berbagai aspek...
Kekayaan alam bahari dan budaya masyarakat pulau tidak juga membuat pulau-pulau dipandang. Nyatanya,...
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan ...
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan ...
Abstrak:Artikel ini berupaya mengungkapkan problem dan dampak yang timbul, dalam pengaturan Undang-U...
uku ini merupakan disertasi Murti Bunanta saat meraih gelar doktor sastra anak pertama dari Universi...
Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubunga...
Kegiatan penanaman modal asing menyebabkan perjanjian dilakukan oleh pihak individu atau lembaga swa...
Setiap negara di tuntut aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, begitu juga negara Indon...
Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses infrastruktur untuk pembangunan di Indon...
Sinopsis : Buku ini menguraikan secara rinci dan praktis sistem serta penerapan perencanaan pembangu...
Bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dan Bahasa sebagaimana yang kita pahami adala...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerinta...
Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia ...
Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan p...
Dengan kondisi dan situasi desa-desa di Indonesia yang sangat bervariasi dilihat dari berbagai aspek...
Kekayaan alam bahari dan budaya masyarakat pulau tidak juga membuat pulau-pulau dipandang. Nyatanya,...
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan ...
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan ...
Abstrak:Artikel ini berupaya mengungkapkan problem dan dampak yang timbul, dalam pengaturan Undang-U...
uku ini merupakan disertasi Murti Bunanta saat meraih gelar doktor sastra anak pertama dari Universi...
Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubunga...
Kegiatan penanaman modal asing menyebabkan perjanjian dilakukan oleh pihak individu atau lembaga swa...
Setiap negara di tuntut aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, begitu juga negara Indon...
Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses infrastruktur untuk pembangunan di Indon...
Sinopsis : Buku ini menguraikan secara rinci dan praktis sistem serta penerapan perencanaan pembangu...
Bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dan Bahasa sebagaimana yang kita pahami adala...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerinta...
Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia ...