Kerangka Kerja Manajemen Proyek Perangkat Lunak Instansi Pemerintah

Proyek perangkat lunak di instansi pemerintah membawa perubahan penting dalam sistem dan proses pemerintahan, memperbaiki penyampaian layanan di dalam dan antar lembaga, penyampaian layanan pada sektor bisnis, dan pelayanan kepada masyarakat. Proyek perangkat lunak sangat dinamis dan penuh ketidakpastian serta berbagai permasalahan yang disebabkan oleh jadwal tertunda, biaya membengkak dan hasil ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan perbaikan kepada manajemen proyek TI, khususnya proyek rekayasa perangkat lunak, tetapi tidak ada yang khusus menciptakan kerangka manajemen proyek perangkat lunak untuk instansi pemerintah. Penelitian ini menggabungkan PMBOK, SWEBOK dan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 untuk merancang kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak pada instansi pemerintah. Penelitian ini menghasilkan sebuah kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak yang dapat digunakan untuk instansi pemerintah. Kerangka kerja tersebut terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) proses manajemen proyek yang terbagi ke dalam 10 (sepuluh) area pengetahuan