Persinggungan Hak Budaya dan Hak Politik dalam Pemilihan Umum dengan Sistem Noken di Provinsi Papua

Pemilu dengan sistem noken telah dilaksanakan di Papua sejak PEPERA tahun 1969. Tidak hanya itu pada pemilu pertama kali di Papua pun telah mengadopsi sistem ini. Pemilu dengan sistem noken dilaksanakan dengan cara permusyawaratan antara kepala suku dengan masyarakat. Uniknya, setelah permusyawaratan dilakukan, kepala suku akan memasukkan seluruh surat suara masyarakat ke dalam salah satu kantung (noken) yang telah disediakan. Sehingga tidak aneh jika dengan mekanisme noken akan menghasilkan 100% suara kepada salah satu kandidat pasangan calon (paslon) dan 0% suara kepada paslon lainnya. Di dalam UUD NRI 1945 diatur bahwa pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber ? jurdil). Secara sekilas jika dilihat, penggunaan sistem noken ini telah menabrak asas-asas pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak hanya itu, di dalam Pasal 154 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga telah diatur tersendiri mengenai mekanisme pemungutan suara, yakni dengan cara pemilih mencoblos surat suaranya sendiri, tanpa diperbolehkan diwakili oleh kepala suku. Namun Mahkamah konstitusi (MK) pada Tahun 2009, melalui Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 telah mengakomodir hasil pemilu yang menggunakan sistem noken di Papua. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem noken ini telah menjadi budaya yang hidup di Papua, sehingga harus dihargai dan dilindungi. Dikeluarkannya putusan ini telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi sistem noken merupakan budaya yang telah lama hidup pada Masyarakat Papua, tetapi di sisi lain sistem ini telah menghilang hak pilih individu secara langsung dan telah menabrak asas pemilu luber jurdil. Tidak hanya itu, imbas dikeluarkannya Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 telah menjadi rujukan putusan berikutnya, yakni Putusan MK Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang mengadili perkara sam