Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian antara Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, serta mengetahui perbandingan proses perceraian antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Negara. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa mempelajari data-data dan mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan dengan bersumber pada bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (Library Research). Dari penelitian yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa proses perceraian Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan proses perceraian Pejabat Negara belum sepenuhnya diatur dalam peraturan ini. Bila Pegawai Negeri Sipil diwajibkan meminta izin kepada Pejabat atau atasannya terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian, berbeda dengan Pejabat Negara. Pejabat Negara diwajibkan meminta izin kepada atasannya yang dalam hal ini terbagi ke dalam tiga macam, pertama ada yang diwajibkan meminta izin kepada Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian. Kedua, ada yang diwajibkan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri, dan ketiga ada yang diwajibkan meminta izin kepada Kepala Daerah. Selain itu, bagi Pejabat Negara yang melanggar peraturan tidak diatur secara jelas hukumannya sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang sudah diatur hukumannya dalam Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 199