Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 967/Pdt.G/2010/PA. JP).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status perkawinan pasangan yang salah satunya murtad menurut fiqih dan peraturan perundangundangan di Indonesia. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan suami murtad. Untuk mengetahui putusan Hakim PA Jakarta Pusat No Perkara 967/Pdt.G/2010/PA.JP Tentang putus perkawinan karena murtad ditinjau dari Hukum Formil dan Materil Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber datanya terdiri dari data Primer dan Skunder. Data Primernya putusan No 967/Pdt.G/2010/PA.JP dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus Putusan No 967/Pdt.G/2010/PA.JP serta hakim PA Jakpus. Data Skundernya tulisan yang terkakait dengan tema penelitian, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Metode menganalisanya dilakukan dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa status perkawinan jika salah satu pihak Murtad menurut fiqih bahwa perkawinan mereka menjadi fasakh tanpa diputus oleh PA. dalam KHI Pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa jika salah satu pasangan suami isteri murtad dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan bukan sebagai alasan fasakh. Adapun mekanisme penyelesaian perkara cerai karna murtad di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Maka amarnya adalah memfasakhkan perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa amar putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan murtad (Peralihan Agama) adalah memfasakh perkawinan. Berbeda dengan putusan yang menjadi objek penelitian ini yang amarnya adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian.Tinjauan hukum formil pada putusan ini sudah sesuai dengan hukum formil yang ada. Namun dalam hukum materilnya, ada beberapa kekeliruan dalam mencantumkan rumusan Pasal yang digunakan dalam hal kesaksian dan pertimbangan hukum. Sehingga menimbulkan ketidak jelasan atau kekaburan dalam putusan tersebut