Seputar penyelesaian sengketa kepegawaian di peradilan tata usaha negara

Proses penegakan hukum administrasi, khususnya dalam masalah hukum kepegawaian, mengandung kaidah-kaidah yang membatasi atau mengurangi seperti penurunan atau penundaan pangkat, mencabut atau meniadakan hak-hak para PNS, bahkan dapat memberhentikan status kepegawaian seseorang (pemecatan). Untuk menghindari kesewenang-wenangan, apalagi pelanggaran hak asasi yang tidak cukup beralasan perlu pengaturan yang baik dalam tata cara penegakan hukum administrasi. Dalam hal itu, hukum kepegawaian bukan sekadar mengatur tata cara menegakkan hukum kepegawaian, tetapi tidak kalah penting adalah agar penjatuhan sanksi bagi para PNS dijalankan secara proporsional, terukur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan kekeliruan