Hukum acara persaingan usaha di Indonesia

Dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Indonesia menentang adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai Hukum Persaingan Usaha, melainkan juga mengatur mengenai Hukum Acara Persaingan Usaha. Hukum Acara Persaingan Usaha di sini terkait dengan tata cara penanganan perkara persaingan usaha, yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun badan peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Ketentuan Hukum Acara Persaingan Usaha ini berhubungan dengan penegakan hukum persaingan usaha. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan salah satu upaya untuk mempelajari dan memahami Hukum Acara Persaingan Usaha di KPPU dan badan peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehubungan dengan itu