Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan UU No. 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU no 20 Tahun 2001. Rumusan delik dalam UUPTPK, termasuk yurisprudensi, juga diuraikan dalam buku ini untuk memberikan pengertian yang lebih luas tentang perbuatan korupsi
Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten adala...
Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam U...
Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam U...
Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang...
Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang...
Yeni Wulan Dari, Dr. Ismail Navianto, S.H., M. H, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M. H Fakultas Hukum U...
Saat ini korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan m...
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar tujuan Indonesia...
Buku ini berisi kumpulan tulisan-tulisan terpilih yang dihimpun dari berbagai makalah yang pernah di...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indon...
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa mendorong setiap negara untuk menanganinya dengan tindakan-tind...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indo...
Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan Perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan D...
Buku ini membahas kostruksi teoritis memasukan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari aturan pida...
Kata Kunci : Duta Besar, Hukuman Pidana Bersyarat, Korupsi Di Indonesia, terutama di Pemerintah Ind...
Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten adala...
Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam U...
Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam U...
Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang...
Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang...
Yeni Wulan Dari, Dr. Ismail Navianto, S.H., M. H, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M. H Fakultas Hukum U...
Saat ini korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan m...
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar tujuan Indonesia...
Buku ini berisi kumpulan tulisan-tulisan terpilih yang dihimpun dari berbagai makalah yang pernah di...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indon...
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa mendorong setiap negara untuk menanganinya dengan tindakan-tind...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indo...
Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan Perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan D...
Buku ini membahas kostruksi teoritis memasukan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari aturan pida...
Kata Kunci : Duta Besar, Hukuman Pidana Bersyarat, Korupsi Di Indonesia, terutama di Pemerintah Ind...
Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten adala...
Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam U...
Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam U...