Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat

Fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat merupakan dua hal yang sampai saat ini masih merupakan problem di masyarakat sekaligus problem bagi aparat Kementerian Agama khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan. Bagi masyarakat, kedua fenomena perkawinan itu menjadi problem karena menimbulkan dampak yang sangat kompleks antara lain rapuhnya kehidupan keluarga sehingga rentan terjadi perceraian, tidak terjaminnya kehidupan anak baik dari sisi hukum maupun fisik dan kesehatan, serta terabaikannya hak-hak dan masa depan perempuan sebagai istri. Bagi Kementerian Agama, dua fenomena perkawinan tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 terkait dengan pencatatan perkawinan dan Pasal 17 Ayat 1 terkait batasan usia nikah. Penelitian tentang perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat menjadi penting dilakukan. Bagi Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam, kehidupan keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan salah satu indikator bagi kesejahteraan dan kedamaian di masyarakat melalui pembentukan keluarga sakinah. Prinsip-prinsip kehidupan perkawinan yang sakinah seperti saling menghargai antar anggota keluarga, terpenuhi kebutuhan ekonomi, dan terjaminnya masa depan anak, menjadi sulit tercapai jika pasangan itu melakukan nikah di usia belia, atau nikah secara tidak tercatat