Peranan PERMA dan SEMA : sebagai pengisi kekosongan hukum Indonesia menuju terwujudnya peradilan yang agung

Mengingat urgensi PERMA dan SEMA dalam konteks pengisi kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum, sarana penegakkan hukum, sarana penemuan hukum, dan sebagai sumber hukum yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, berdampak pada persoalan publik maupun privat, maka penyusun terpanggil untuk menginovasi pelacakan suatu PERMA dan SEMA dalam bentuk textbook yang mudah dan cepat melacak, mudah dan cepat mencari, , dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode kronologis nomor dan tahum PERMA dan SEMA, metode alfabetika tematik, dan metode indeks, sehingga sangat membantu para praktisi, akademisi dan publik. PERMA dan SEMA sangat penting sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia dalam praktik peradilan dan hukum Indonesia. PERMA dan SEMA juga sebagai bagian dari landasan hukum yang dipedomani dan dipertimbangkan hakim dalam me-manage peradilan dan memutus perkara. Ada perbedaan antara PERMA dan SEMA baik dari segi yang berwenang membuatnya, obyek pengaturannya, maupun struktur penyusunannya. PERMA dikeluarkan Oleh : Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial, terutama dalam mengisi kekosongan hukum, atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya, yang struktur susunannya menyerupai struktur perumusan undang-undang. Sedangkan SEMA dapat dikeluarkan Oleh : unsur pimpinan lain selain ketua yang bersifat kebijakan-kebijakan nonteknis, walaupun tidak sedikit SEMA yang substansinya mengatur kebijakan penerapan hukum teknis. Struktur susunannya lebih menyerupai surat biasa, sesuai namanya �surat�. Namun PERMA memang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan SEMA baik dari segi jangkauan, daya mengikat maupun tingkat kebutuhan mendesaknya