Buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Buku ini mengenai hukum agraria yang diatur dalam Undang-undang pokok agraria yakni UU no.5 tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuati hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditujukan oleh Menteri Dalam Negri dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)