Pembaharuan hukum acara peradilan agama: dilengkapi format formulir beperkara

Peradilan Agama sebagai lembaga negara yang dijamin kedudukannya oleh UUD 1945 dengan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya harus selalu dalam koridor, bingkai dan pengawalan hukum acara, sebab apabila lalai atau bahkan sengaja tidka enerapan hukum acara yang berlaku maka akan berakbat fatal dan menjadikan seluruh proses penanganan perkara yang telah berlangsung lama mentah kembali. Penyelenggaraan peradilan agama yang baik adalah apabila dalam menjalankan tugas dan fungsinya terpenuhi 3 (tiga) syarat utama, yakni tertib administrasi peradilan, baik yang berada pada wilayah unit kerja kesekretariatan maupun di wilayah unit kerja kepaniteraan; ketepatan penerapan hukum acar perdata peradilan agama; serta terlaksanannya putusan peradilan agama. Ketiga hal ini harus berjalan secara simultan, seiring dan sejalan dengan gerak lajunya tuntutan pelayanan hukum yang prima di tengah masyarakat. Buku ini disusun dengan runtut, yang dilengkapi dengan format formulir berperkara di peradilan agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pegawai dan pejawab Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Tidak hanya bagi mahasiswa, buku ini sangat penting dan perlu dimiliki oleh hakim dan calon hakim, terutama hakim Peradilan Agama