Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)

Penelitian ini membuktikan bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati belum mampu melindungi hak-hak perempuan dalam bidang perkawinan dan perceraian secara maksimal. Ini terbukti dari penilaian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan menggunakan dua aturan hukum yang berbeda, yaitu Hukum Keluarga Islam (UUP dan KHI) dan instrumen hukum internasional tentang hak-hak perempuan (Konvensi CEDAW). Diskriminasi terhadap hak-hak perempuan masih terjadi meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Adapun dalam kajian penelitian terdahulu, penelitian ini senada dengan penelitian Iskandar Ritongga (2003) dan Edi Riadi (2011) yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan dalam aturan Hukum Keluarga Islam di Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam beberapa perkara. Begitu juga menurut Zaitunah Subhan (2008) yang memandang Hukum Keluarga Islam (UUP/ KHI) sangat bertentangan dengan semangat Konvensi CEDAW. Penelitian ini menolak pendapat John R. Bowen (2003), Ridwanul Hoque dan MD. Morshed Mahmud Khan (2007), dan Stijn Cornelis van Huis (2015) yang menilai bahwa aktifitas peradilan (Pengadilan Agama) dalam bidang hukum keluarga telah memperbaiki status perempuan dibandingkan konstruksi tradisional shari?ah, serta juga memberikan putusan yang positif kepada perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri atas Konvensi CEDAW, UUP dan KHI, serta putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sedangkan sumber data sekunder segala referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil studi pustaka ataupun wawancara, akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Adapun teori yang digunakan adalah teori studi hukum kritis (critical legal studies ) dan teori legal feminis (feminist legal theory )