Dinamika minoritas Muslim mencari jalan damai: peran civil society Muslim di Tlailand Selatan dan Filipina Selatan

Di tengah-tengah banyak kendala dan bahkan kemacetan dialog antara minoritas Muslim di Mindanao dan Patani dengan pemerinah pusat di negara masingmasing untuk di satu pihak dicapainya jalan damai dan di lain pihak diperolehnya hak-hak bagi minoritas, muncul kelompok-kelompok baru yang lahir dari proses penguatan civil society. Kelompok ini lahir bersamaan dengan era demokratisasi dan globalisasi. Demokratisasi memberikan kesempatan masyarakat lebih luas untuk mengorganisir diri dan merumuskan aspirasi secara mandiri. Mandiri bukan hanya dari pengaruh aktor-aktor pemerintah pusat, birokrasi dan partai politik melainkan juga mandiri dari hegemoni para pemimpin lokal yang selama ini memonopoli aspirasi Muslim melalui gerakan separatsime, misalnya. Sebagian besar gerakan civil society tersebut mengambil strategi non-partisan atas kelompok-kelompok separatis yang sudah ada. Mereka lebih menekankan pada penyadaran masyarakat melalui penguatan ekonomi dan artikulasi politik atau public sphere ketimbang mobilisasi masyarakat untuk membentuk pasukan dan bersenjata. Mereka memanfaatkan keterbukaan untuk mengungkapkan agenda dan misinya kepada publik baik melalui media massa maupun melalui pengembangan masyarakat secara langsung. Meski demikian tidak berarti mereka selalu lebih akomodatif dan reformis dari gerakan separatis. Dalam hal-hal atau aspirasi yang substansial seperti penguasaan tanah atau sumberdaya alam pada umumnya dan hak politik, mereka tidak berkompromi dengan pemerintah pusat. Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai 170 Karena itu, kedua gerakan ini yaitu separatis dan civil society cenderung memiliki irisan yang kuat di dalam aspirasi yang bersifat substansial. Tetapi mereka berbeda dalam strategi mencapainya. Kelompok-kelompok civil soceity lebih menekankan pada penguatan public sphere dan penguatan ekonomi secara langsung. Meski demikian, harus diakui bahwa gerakan civil society yang cenderung non-partisan belum bisa menggantikan gerakan separatis dalam negosisasi-negosiasi dengan pemerintah pusat. Sejauh ini pemerintah pusat masih menekankan perhatiannya pada gerakan separatis meskipun tidak mengabaikan gerakan civil society tersebut. Peran civil society tampaknya menjadi bagian dari gerakan meningkatnya tuntutan penghormatan terhadap minoritas di berbagai negara seiring dengan laju demokratisasi dan globalisasi yang melanda berbagai negara di dunia. Fenomena itu tampaknya memberikan pengaruh terhadap perubahanperubahan baik terhadap hubungan antara minoritas dengan pemerintah pusat dan mayoritas maupun di antara kelompokkelompok Islam sendiri sebagai minoritas di kedua negara tersebut. Perubahan itu adalah kian meningkatnya kesadaran akan hak-hak minoritas serta variasi bentuk aspirasi dan gerakan. Model gerakan separatis di satu sisi dan di sisi lain model akomodatif melalui jalur yang dibangun oleh pemerintah pusat dan mayoritas tidak lagi menjadi pilihan hitam putih yang selama ini berujung pada polarisasi gerakan. Pilihan garis tengah berupa gerakan sosial dan keagamaan yang cenderung menempatkan diri non-partisan terhadap kelompok-kelompok politik yang cenderung terpolarisasi di dalam komunitas Muslim sendiri dan juga terhadap usaha okupasi pemerintah pusat, tampak kian menguat