Wewenang Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Mengelola Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Masalah pokok penelitian ini adalah analisis terhadap kewenangan Baitul Mal Wa Tamwil dalam melakukan pengelolaan zakat berdasarkan perubahan UU Pengelolaan Zakat kedalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Wa Tamwil dan kewenangan secara kelembagaannya sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) sumber, yakni data primer yang terdiri atas regulasi pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan Pengelolaan Zakat serta wawancara yang dilakukan terhadap Baitul Mal Wa Tamwil, dan data sekunder diperoleh melalui, artikel, jurnal ilmiah, laporan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Baitul Mal Wa Tamwil tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat yang diakibatkan bentuk badan hukum Baitul Mal wa Tamwil dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Wa Tamwil yang cenderung profit oriented