Kriminalisasi poligami pegawai negeri sipil di Indonesia menurut hukum islam

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 1990, penyebab poligami dianggap sebagai suatu tindakan kriminal adalah ketidakadilannya dan penindasan terhadap kaum wanita, dari sebab tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang poligami yang didalamnya terdapat sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami, tetapi menurut hukum Islam poligami adalah suatu tindakan yang diperbolehkan bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum (hukum Islam). Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menekankan pada kualitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melihat objek hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengelolaan yang dipakai penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam memutuskan hukum pelarangan poligami terhadap PNS, dengan alasan bahwa poligami merupakan tindakan melanggar hukum, seperti dalam PP no. 53 tahun 2010 hukuman yang dijatuhi oleh PNS yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat, selain itu di KUHP pasal 184 ayat 1 dicantumkan bahwa apabila seorang PNS melakukan poligami itu dapat dikenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan