Persepsi stakeholder perbankan Syariah terhadap pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan (OJK)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang didasari dengan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai respon atas beberapa kasus yang terjadi di sektor perbankan. Krisis ekonomi 1998, kasus Antaboga Bank Century, kasus El Nusa, hingga kasus Malinda Dee menambah panjang daftar buruknya reputasi perbankan di Indonesia. Selain itu semakin kompleksnya sistem keuangan, munculnya gejala-gejala konglomerasi keuangan dan sebagai respon atas terjadinya krisis global turut menjadi faktor penting dalam pembentukan lembaga tersebut. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dimana tugas BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan akan beralih ke OJK. Terjadi Pro dan kontra terhadap wacana pembentukan lembaga tersebut. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak. Regulator dan praktisi memliki argumennya sendiri tentang pembentukan OJK ini. Skripsi ini dibuat dalam rangka mencari tahu pendapat dan argumen tentang rencana pembentukan OJK, dengan mengkomparasikan pendapat antara regulator dan praktisi keuangan. Berdasarkan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa hampir semua elemen stakeholder sektor jasa keuangan setuju dan menerima keberadaan OJK, tidak terkecuali BI yang akhirnya menyetujui pembentukan OJK. Akhirnya tepat tanggal 27 Oktober 2011 RUU OJK resmi disahkan menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Mau tidak mau, suka tidak suka paling lambat tahun 2014 segala pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan beralih ke OJK. Untuk itu daripada meratapi dan menyesali pembentukan OJK, lebih baik semua elemen stakeholder di sektor jasa keuangan bersatu dan berkoordinasi membangun budaya good governance di OJK demi tercapainya tujuan mulia pembentukan Otoritas Jasa Keuangan