Proses pembuatan kontrak pembiayaan mudharabah dalam perspektif UU perlindungan konsumen (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses pembuatan kontrak pembiayaan mudharabah dan akad pembiayaan mudharabah yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya seperti Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Karena pada praktiknya, masih ada bank yang kurang memperhatikan kesesuaian proses pembuatan kontrak dan akad secara syariah berdasarkan regulasi yang ada. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Bank Syariah Mandiri Pusat di Jalan MH.Thamrin No.5 Jakarta Pusat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara kepada kepala cabang Divisi Legal dan Divisi Operation Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri. Selain itu, data primer yang dihasilkan adalah data yang deskriptif berupa tulisan mengenai hasil analisis atas penerapan UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait seperti Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuatan kontrak dan kontrak pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri masih banyak klausula yang tidak memenuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya seperti Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Putusan Mahkamah Konstitus